Teori Oganisasi Umum 2 - Pengelolaan Efisiensi yang Baik Cermin Keberhasilan Pada Bank Danamon

Pengelolaan Efisiensi yang Baik Cermin 
Keberhasilan Pada Bank Danamon

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting, dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Salah satu indikatornya adalah efisiensi. Tingkat efisiensi yang dicapai merupakan cerminan dari kualitas kinerja yang baik. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan.

PT Bank Danamon Indonesia,Tbk Merupakan Bank yang berdiri pada tahun 1956. Dengan nama awalnya yaitu Bank Kopra, Seiring dengan berjalannya waktu Bank ini kemudian berganti nama menjadi Bank Danamon sejak tahun 1976 dan berasal dari kata “dana moneter”.

Selanjutnya Pada tahun 1998 Bank Indonesia meluncurkan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan “Paket Oktober 1988” atau PAKTO 88. Dengan tujuan utamanya adalah untuk membangun kompetisi dalam sektor perbankan dengan memberikan kemudahan persyaratan, termasuk liberalisasi peraturan tentang pendirian bank swasta domestik baru dan bank joint-venture. Sebagai hasil dari reformasi ini, Bank Danamon menjadi salah satu bank valuta asing pertama di Indonesia, dan menjadi perusahan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Dalam hal ini Bank Danamon sebagai salah satu institusi finansial yang terbesar di Indonesia dan didukung oleh lebih dari 50 tahun pengalaman, Bank Danamon terus berupaya menjadi bank yang “bisa mewujudkan setiap keinginan nasabah” sesuai dengan brand promise-nya. Dengan fokus pada upaya memperkuat landasan, mengelola risiko kredit secara berhati-hati dan meningkatkan layanan untuk memberikan pertumbuhan berkelanjutan.

Bank danamon berupaya memusatkan sebagian besar usahanya untuk memperkuat fondasi secara lebih lanjut, Berbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan dan menambah produktivitas jaringan pelayanan melalui sentralisasi proses bisnis, konsolidasi, serta memperkuat sinergi antara unit-unit usaha Danamon. Berdasarkan hal tersebut tentunya untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pengelolaan efisiensi yang baik pada bank danamon. Tentunya kita harus memahami arti efisiensi sendiri. Efisiensi menurut para pakar ahli dikutip dari laman website pengertianpakar.com adalah :

-          Menurut Susilo,“suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki”.

-          Menurut Hari Lubis, “Pengertian Efisiensi ialah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai ratio output terhadap input”.

-  Rahardjo Adisasmita mengungkapkan Pengertian Efisiensi merupakan komponen-komponen input yang digunakan seperti waktu, tenaga dan biaya dapat dihitung penggunaannya dan tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti”.

-    Dalam kamus besar bahasa indonesia (kbbi) dikutip dari laman website http://kbbi.web.id/efisiensi pengertian efisiensi adalah: “Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu,tenaga dan biaya)”.

Efesiensi merupakan syarat atau ukuran pelaksanaan kerja yang paling tepat sehingga dalam penerapannya bisa berjalan lancar yaitu pemaksimalan manfaat sumber-sumber yang dimiliki.adapun dalam penerapan pengelolaan efisiensi yang baik pada bank danamon tentunya hal tersebut didasarkan atas perencanaan tata kelola perusahaan yang baik pula pada bank danamon seperti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterapkan pada bank danamon dikutip dari annual report Bank Danamon Pada Tahun 2007 sebagai berikut :

• Keterbukaan: pengungkapan informasi secara jelas, akurat dan 
      tepat waktu.

• Akuntabilitas: kewajiban, tanggung jawab, dan peran yang jelas antara komisaris, direktur   dan pemegang saham bank.

• Tanggung jawab: kepatuhan terhadap semua ketentuan hukum dan peraturan yang  berlaku dan komitmen untuk bertindak sebagai anggota masyarakat yang baik di tengah masyarakat.

• Independensi: obyektivitas anggota Komisaris dan Direksi dalam segala hal, termasuk  penilaian independen terkait dengan hal-hal yang melibatkan potensi benturan kepentingan.

• Keadilan: profesionalisme dan integritas dalam pengambilan keputusan untuk menjamin  perlakuan yang adil dan setara guna melindungi kepentingan pemegang saham.

• Integritas: kejujuran yang menjadi dasar perilaku yang menjamin proses pengambilan keputusan yang bebas dari benturan kepentingan dan meletakkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi.

Dan dengan adanya prinsip-prinsip tersebut penerapan tata kelola perusahaan yang baik memainkan peran yang penting untuk mendapatkan kepercayaan dan penerimaan publik serta pemegang saham sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.

        Adapun syarat-syarat bagaimana keberhasilan Bank Danamon dalam pengelolaan efisiensi yang baik adalah sebagai berikut :

a. Berhasil guna (efektif)

Yang berarti bahwa segala sesuatu sampai pada tujuan pekerjaan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan-hambatan, sehingga meraih prestasi tertentu. Dijelaskan bahwa target yang telah ditetapkan oleh managemen bank danamon telah tercapai tanpa mengabaikan kualitas. Ini terbukti di dalam annual Report Bank Danamon Tahun 2014 dimana danamon memperoleh  laba bersih konsolidasi yang tercatat setelah pajak sebesar Rp.2,6 Triliun.  dan Pada akhir tahun 2014, aset konsolidasi Danamon mencapai Rp195,7 triliun, meningkat sebesar 6,2% dari Rp184,2 triliun pada tahun sebelumnya. Kualitas aset tetap terkelola dengan baik, sebagaimana ditunjukkan dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) yang cukup rendah sebesar 2,3%, sedangkan struktur modal tetap kuat dengan rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio – CAR) pada 17,9%. Dan tren positif ini kemudian berpengaruh juga kepada anak perusahaan dari bank danamon yaitu danamon syariah yang mencatatkan pertumbuhan pinjaman yang signifikan sebesar 34%. Hingga mencapai Rp.2,4 Triliun, Sedangkan Adira Insurance juga menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana premi asuransi (bruto) meningkat 20% dan mencapai Rp.2,15 Triliun Pada Tahun 2014

b. Ekonomis

Dengan Didukung fasilitas E-Bussiness pada Bank Danamon Diharapkan pada penerapan Fungsinya dapat mengurangi biaya operasional suatu perusahaan. Seperti pada penerapan E-Office Surat Keluar dan Masuk yaitu fungsinya untuk mengurangi kertas. Sehingga dalam implementasinya menggunakan jaringan elektronik tanpa harus mencetak/print ketika ada surat masuk ataupun Surat keluar.

c. Pelaksanaan kerja dapat dipertanggung jawabkan Untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja pada Bank Danamon benar-benar di buat se-objektif mungkin, mencerminkan fakta sesusungguhnya, dan tentunya dengan membuat report-report sebagai bukti pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan pada penerapannya kemudian dituangkan ke dalam annual Report (laporan pengeluaran per tahun )berupa laporan keuangan Bank Danamon sebagaimana tercantum dalam annual report Bank Danamon Hal 1 pada gambar dibawah ini : Gambar : Laporan Keuangan Bank Danamon Dikutip dari Annual Report Tahun 2014 Laporan Tersebut Dibuat dan Diketahui oleh dewan Direksi Bank Danamon Untuk kemudian dipertanggung jawabkan dalam bentuk surat pernyataan dan untuk kemudian ditanda-tangani oleh dewan direksi dan auditor.sesuai dengan standar akutansi keuangan di indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pihak managemen untuk memungkinkan penyusunan laporan konsolidasian yang bebas dari  kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

d. Pembagian kerja yang nyata Bank danamon Dalam pembagian kerja harus didasarkan pada kemampuan masing-masing individu yaitu benar-benar berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia. Dalam hal ini Danamon memiliki aspirasi menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya atau Employer of Choice. Sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, Danamon menawarkan lingkungan kerja yang dinamis guna mendorong karyawan untuk memberikan kontribusi secara optimal dan, pada saat yang sama, mempelajari keahlian dan pengetahuan baru melalui program dan fasilitas pelatihan yang lengkap. Dan tentunya dengan SDM (Sumber dana Manusia) yang baik.

e. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab Bank Danamon dalam pelaksanaan antara Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab dari didasarkan atas Kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi yang sama-sama melakukan pengawasan dan tanggung jawab pada pelaksanaan kinerja perusahaan. Adapun Wewenang dan Tanggung Jawab Tersebut berdasarkan atas Prinsip GCG (Good Corporate Governance) merupakan persyaratan mutlak bagi keberhasilan perusahaan saat ini.Untuk itu, hal tersebut selalu diupayakan di UUS Danamon. Tujuannya tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dari regulator, namun agar dapat mendukung Perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhannya dan berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam jangka panjang. Penerapan GCG hanya dapat dilakukan dengan adanya sinergi dan komitmen dari seluruh organ Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, pejabat pimpinan dan seluruh karyawan Perusahaan. Manfaat penerapan GCG bagi Danamon dapat dilihat melalui pencapaian kinerja Danamon baik secara kuantitatif maupun kualitatif mencakup keuangan dan non keuangan, serta apresiasi dari pihak eksternal.

f. Prosedur kerja yang praktis Sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, Danamon menawarkan lingkungan kerja yang dinamis guna mendorong karyawan untuk memberikan kontribusi secara optimal bagi perusahaan adapun tata kelola perusahaan yang baik memberikan peranan penting dalam kemajuan keberhasilan perusahaan dalam hal ini Guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya,para anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan selama tahun 2007. Namun adapun pengelolaan efisiensi yang baik tentunya diikuti dengan peningkatan efisiensi yang lebih baik,beberapa cara dalam peningkatan efisiensi pada perusahaan yaitu :

- Pelaksanaan fungsi manajemen dengan tepat

- Pemanfaatan sumber-sumber dengan tepat pula

- Pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi sebagai alat mencapai tujuan

  - Pengarahan & Dinamika organisasi untuk pengembangan & kemajuan yang berkesinambungan.

Sebagai Salah Satu Bank Untuk memperkokoh posisi Danamon di Industri perbankan nasional, Danamon merumuskan arah kebijakan utama melalui peningkatan peran bank yang mengutamakan pertumbuhan pada pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah, pengelolaan likuiditas yang lebih optimal, peningkatan produktifitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui transformasi bisnis, serta peningkatan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

STRUKTUR ORGANISASI DI DALAM PT BANK DANAMON INDONESIA,TBK

Menurut Handoko, di dalam bukunya 2003:169 Struktur organisasi (desain organisasi) dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tangggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standardisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran) satuan kerja.

  Faktor-Faktor Utama Yang Menentukan Perancangan Struktur Organisasi :

·         Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya

·         Teknologi yang digunakan

·         Anggota (karyawan) dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi

·         Ukuran organisasi

BENTUK DAN TIPE ORGANISASI YANG DITERAPKAN BANK DANAMON

Struktur Organisasi penting sebab dengan adanya Struktur Organisasi dapat terlihat adanya hubungan kerja antara orang-orang dalam organisasi tersebut. Organisasi akan hidup terus dan berhasil kalau orang-orang yang ada di dalamnya dapat bekerjasama demi keberhasilannya. Struktur organisasi pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk merupakan tipe struktur organisasi komite yang dimana struktur organisasi ini merupakan Suatu organisasi dimana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu lainnya dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat, yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistic manajemen.

Dengan diterapkannya struktur organisasi komite peran akan Executive Committee ( Pimpinan Komite) yang dimana para anggotanya mempunyai wewenang lini dan  Staff Committee yaitu anggota yang hanya mempunyai wewenang staf. Dan dalam pelaksanaannya  berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. Adapun ciri-cirinya yaitu :

·         Adanya dewan dimana anggota bertindak secara kolektif

·         Adanya hak, wewenang dan tanggung jawab sama dari masing-masing anggota dewan

·         Asas musyawarah sangat ditonjolkan

·         Organisasinya besar & Struktur tidak sederhana

Struktur organisasi pada umumnya digambarkan dengan petak-petak yang dihubungkan dengan garis horizontal dan vertikal, kotak menggambarkan nama jabatan atau fungsi, sedangkan garis horizontal menggambarkan adanya garis komando.Adapun tipe  berikut ini adalah struktur organisasi Komite pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk :

Gambar Struktur Organisasi Komite PT.Bank Danamon Indonesia,Tbk

Ruang Lingkup Organisasi dan Metode Pada Bank Danamon

1.      Analisis Organisasi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dalam struktur tata kelolanya memiliki Annual General Meeting of Shareholders (Rapat Umum Pemegang Saham), Melalui RUPS, para pemegang saham memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta menyetujui remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Namun di dalam tanggung jawab kelancaran akan usaha suatu perusahaan Bank Danamon Dipimpin oleh seorang Direktor Utama yang tugasnya mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian, kesekretariatan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Dan pemerintahan yang berlaku, Adapun dalam pelaksanaannya, seorang Direktur Utama bekerja sama dengan Dewan Komisaris dan Dewan Syariah dan dibantu oleh komite-komitenya.

2.      Komunikasi dalam organisasi

Publik internal dalam suatu perusahaan yaitu pemegang saham, top management, karyawan dan keluarga karyawan. Bank Danamon dalam melakukan kegiatan internal branding kepada karyawannya yaitu dengan program pengembangan diri yang ditempuh melalui pelatihan dan pemahaman (Seminar) mengenai pelayanan prima yang berhubungan dengan kepuasaan nasabah dan bagaimana meningkatkan program kerja perusahaan. Adapun Sarana Komunikasi Yang Diterapkan Unit Internal Communication berada di bawah Divisi Public Affairs pada Bank Danamon Dikutip dari Annual Report Bank Danamon Tentang Tata Kelola Perusahaan tahun 2014 Salah Satunya adalah melalui Program Bisa! Award : Bisa! Award Bisa! Award adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan Danamon dan anak perusahaan, yang telah berprestasi dalam mendukung nilai-nilai budaya Danamon dan mewujudkan visi Bank. Bisa! Award 2014 digelar tanggal 17 Juli 2014 dengan partisipasi lebih dari 130 karyawan Danamon, Adira Finance, Adira Insurance dan Adira Kredit. Pemenang Bisa! Award 2014 diumumkan tanggal 30 Oktober 2014, dengan tiga pemenang untuk Kategori Umum dan tiga pemenang Kategori Service Excellence.      Para Pemenang Bisa! Award 2014 bersama Jajaran Direksi Danamon dan Para Juri

3. Tata kerja, prosedur dan system kerja Struktur tata kelola Danamon dibangun untuk menjamin pelaksanaan tata kelola Danamon berjalan sistematis, organ-organ dalam struktur tata kelola memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga dapat mendukung terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Komite Aset dan Liabiliti, tugasnya memaksimalkan laba, meminimalkan risiko dan menjamin ketersediaan likuiditas.       Komite Sumber Daya Manusia, tugasnya mempelajari dan mendiskusikan permasalahan di bidang SDM, menetapkan arah dan kebijakan di bidang SDM.    Komite Fraud. Komite Fraud merupakan salah satu komite yang mendukung Dewan Direksi.Tugas dan tanggung jawab Komite Fraud antara lain melakukan evaluasi penanganan fraud dan pencegahannya. Kebijakan Whistle Blower memberikan kontribusi dalam pencegahan fraud, seluruh karyawan dapat melaporkan secara dini penyimpangan kode etik, pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, ataupun terjadinya fraud.    Kebijakan terkait Whistle Blower telah ditetapkan Danamon sejak tahun      2005.      Komite Risiko, bertugas menelaah kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko, serta memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.        Komite Bisnis Eksekutif. mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Danamon.      Komite Pengarah Teknologi Informasi, bertugas merumuskan dan memutuskan kebijakan jangka panjang dan jangka pendek dalam hal perencanaan dan penerapan teknologi sistem informasi yang akan diterapkan.      Komite Kepatuhan. bertanggung jawab atas penyebaran dan pengungkapan semua informasi yang berkenaan dengan kinerja Bank secara tepat waktu, akurat dan transparan, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank sebagai perusahaan publik.      Komite Pemantau Risiko, tugasnya mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.    Komite Nominasi & Remunerasi, bertugas sebagai pengawas implementasi kebijakan pada nominasi dan remunerasi dari Direksi, Tim Manajemen, dan karyawan. Komite ini bertanggung jawab untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab Direksi mengenai visi dan misi perusahaan/organisasi, mengembangkan kebijakan sumber daya manusian, evaluasi dan implementasi tata kelola perusahaan terkait kebijakan sumber daya manusia.     Komite Corporate Governance. melaporkan seluruh kegiatan komite yang material kepada dewan komisaris.      Komite Audit, komite ini membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan guna memenuhi ketentuan Bursa Efek Jakarta tentang Pencatatan Saham dan Efek. MANAJEMEN PT BANK DANAMON INDONESIA,Tbk Adapun Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Adalah sebagai berikut : Direktur Utama Sng Seow Wah Dewan Komisaris : Komisaris Utama: Ng Kee Choe. Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: JB. Kristiadi. Komisaris: Gan Chee Yen. Komisaris: Ernest Wong Yuen Weng. Komisaris Independen: Manggi Taruna Habir. Komisaris Independen: Made Sukada. Komisaris Independen: Emirsyah Satar Dewan Pengawas Syariah : Ketua :Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin. Anggota: Drs H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FII S. Anggota: Dr. Hasanudin, M.Ag.

4.  Analisis kepegawaian

Kunci sukses pertumbuhan setiap perusahaan adalah kemampuannya dalam merekrut, mengembangkan dan mempertahankan talenta sumber daya manusianya. Danamon telah menetapkan sasarannya untuk menjadi Perusahaan Pilihan untuk Berkarya dengan menjadi perusahaan yang menawarkan lingkungan kerja positif di mana setiap individu dapat mengembangkan seluruh potensinya. Bank Danamon percaya bahwa tujuan tersebut dapat dicapai melalui fokus pada empat pilar utama berikut: - Kepemimpinan: Para pimpinan Bank Danamon merupakan individu yang dihormati, kompeten dan berkomitmen baik pada profesinya maupun kepada kesejahteraan para karyawannya. - Citra Perusahaan: Bank Danamon merupakan lembaga keuangan terkemuka di Indonesia yang dikelola oleh para profesional melalui praktik-praktik dengan standar internasional. - Lingkungan Kerja: Bank Danamon menawarkan lingkungan kerja yang dinamis, penuh tantangan dan menyenangkan dengan karyawan yang saling menghargai. - Kesempatan untuk Tumbuh: Bank Danamon menawarkan kesempatan secara adil kepada setiap karyawan untuk berkembang dan memberikan sumbangsih berdasarkan talenta dan potensinya sejalan dengan kebutuhan perusahaan

Sumber : Annual Report Bank Danamon 2007

Kesimpulannya adalah Dengan Pengelolaan Efisiensi yang baik, Pelaksanaan GCG di masa yang akan datang akan terus ditingkatkan, dan hal ini merupakan komitmen dari seluruh manajemen dan karyawan UUS Danamon demi mencapai kinerja sesuaitarget yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat kepada seluruh stakeholders.

Sumber Referensi :

·         Website Utama PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk  http://www.danamon.co.id/Home/

AboutDanamon/tabid/70/language/id-ID/Default.aspx [diakses 27 Januari 2016]

·         Annual Report PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk http://www.danamon.co.id/Home/

AboutDanamon/InformasiInvestor/AnnualReport/tabid/258/language/id-ID/Default

.aspx [diakses 27 Januari 2016]

·         Pengertian Efisiensi, http://kbbi.web.id/efisiensi [diakses 27 Januari 2016]

·         Pengertian Efisiensi Menurut Para Ahli http://pengertiandefinisi.com/pengertian-efisien-menurut-para-ahli/ [diakses 27 Januari 2016]

·         Annual Report Corporate Governance,

http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=JXFkvx1228c%3d&tabid=258&language=en-US [diakses 27 Januari 2016]

Read More

Ilmu Sosial Dasar - KEBIJAKAN PEMERINTAH

Nama : Krisna Widiasa

NIM :1B115850

KELAS : Ilmu Sosial Dasar

MATERI : Kebijakan Pemerintah

Tugas Kelompok : 2

Kelas : 4KA44/TKA 15

A. Strategi Pemerintah Jokowi Kurangi Tingkat Kemiskinan

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mematok tingkat kemiskinan di kisaran 9 persen-10 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau turun dari target 10,3 persen di APBN-P 2015. Untuk menekan jumlah orang miskin di Indonesia, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi.

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas Rahma Iryanti memasukkan target pembangunan atau indikator kesejahteraan dalam RAPBN 2016, meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio).

Rahma menyebut, tingkat kemiskinan ditargetkan merosot menjadi 9 persen sampai 10 persen pada 2016. Gini ratio dipatok 0,39 dan tingkat pengangguran terbuka menurun jadi 5,2 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan di APBN-P 2015 disepakati di level 10,3 persen, tingkat pengangguran 5,6 persen dan gini ratio turun 0,40.

"Kita menjaga supaya penduduk miskin tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan melalui pengembangan hidup berkelanjutan. Mendorong penciptaan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM serta koperasi," ucap dia saat Rapat Panja Pemerataan Pembangunan antara pemerintah dan Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Rahma menambahkan, pemerintah sudah mempunyai program prioritas untuk mencapai sasaran target pembangunan tersebut. Meliputi program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH), penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  

"Memperbaiki kebijakan penyaluran raskin, penyediaan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu lewat Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), beasiswa bagi 21 juta siswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), upaya program SJSN Ketenagakerjaan yang efektif per 1 Juli 2015," jelas Rahma.

Strategi lain, lanjut dia, pembangunan masyarakat desa di 499 kecamatan, pemberian beasiswa kepada 75 ribu mahasiswa, 221 ribu beasiswa dalam program Bidik Misi, 25 ribu Bidik Misi on going Perguruan Tinggi Swasta dan pengembangan perumahan dengan sasaran 550 ribu unit rumah susun.

"Yang perlu dilakukan memperbaiki regulasi penanggulangan kemiskinan, perbaikan kebijakan penyaluran bansos dan pemberdayaan masyarakat termasuk beberapa regulasi lain soal jaminan sosial nasional per 1 Juli," terang Rahma.

Pemerintah Jokowi, sambungnya, juga akan mempertahankan daya beli penduduk miskin agar tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan. Rahma mengaku, ada 5.300 kecamatan akan difasilitasi dana amanah, memberi stimulan rumah kepada keluarga fakir miskin, memberdayakan nelayan dengan target sasaran 200 kampung nelayan dan petani.

B. NERACA

Jakarta - Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Armida Alisjahbana menuturkan, memasuki awal 2015 nanti, pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta fokus pada persoalan pengentasan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Armida menjelaskan, pengangguran terbuka sudah mengalami penurunan di tahun terakhir pemerintahan SBY. Dari 6,17 persen di Agustus 2013 menjadi 5,94 persen di Agustus 2014.

Dia menyakini, penuntasan persoalan pengangguran menjadi kunci mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tahun 2015 merupakan tahun pertama yang diharapkan betul-betul bisa total memperhatikan penciptaan kesempatan kerja, artinya pemerintah harus bisa menjalankan visi misinya," tegas Armida di Jakarta, Kamis (4/12).

Sebelumnya Armida juga mengutarakan efektivitas kebijakan dan program pengentasan kemiskinan akan ditingkatkan pada pemerintahan yang baru. Peningkatan ini dilakukan berdasarkan pengalaman dan evaluasi pemerintah menurunkan angka kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir.

Menurut Data Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, pada 2013, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan menjadi 28,1 juta (11,4 persen), lebih rendah dari tahun 2004 yang masih 36,1 juta (16,7 persen). Penurunan ini terjadi saat perekonomian global dan domestik mengalami perlambatan. Karena itu, pemerintah akan mengefektifkan kembali program yang sudah ada. “Pengentasan kemiskinan ini ada program-program yang pro rakyat, bantuan dan perlindungan sosial, sudah ada cetak biru transportasi, dan perlindungan sosial. Mengentaskan kemiskinan ini jangka panjang,” ujarnya.

Dalam RPJMN ketiga itu, transformasi dilakukan pada program penanggulangan kemiskinan Klaster I berupa bantuan dan perlindungan sosial. Klaster ini diantaranya meliputi Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat, beras untuk masyarakat miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program kompensasi bersifat sementara. Program BSM, misalnya, akan diperluas cakupannya termasuk kemudahan administrasi bagi penerima BSM di pelosok daerah. “Penyaluran BSM ini kerjasama dengan BPD-BPD (Bank Pembangunan Daerah), dan bertahap,” tuturnya.

Sementara, kelanjutan penanggulangan kemiskinan Klaster II yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bergantung pada presiden yang baru. “Prinsipnya ini program bagus dan basisnya masyarakat. Kalau kunjungan ke daerah itu banyak yang minta PNPM tetap dipertahankan karena bagus,” ujarnya.

Klaster III penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil masih belum optimal menjangkau sektor hulu pertanian, perikanan, hingga industri kecil. Masih tingginya potensi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini maka tahun 2014 penyaluran KUR ditargetkan meningkat dari sebelumnya Rp32 triliun menjadi Rp40 triliun.

Dengan efektifitas kebijakan program penanggulangan kemiskinan ini maka pada 2015-2019 pertumbuhan ekonomi bisa terus berada di atas enam persen, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita masyarakat ditarget mencapai US$7.000, dan tingkat kemiskinan 6-8 persen. Sedangkan pada RPJMN keempat periode 2019-2025, PDB per kapita masyarakat ditarget bisa di atas US$12.000 per tahun atau minimal mencapai batas negara berpendapatan menengah, dan tingkat kemiskinan 4-5 persen. “Akhir RPJMN keempat, menurut undang-undang, kemiskinan dan pengangguran harus kurang dari 5 persen untuk menuju ke situ maka perlu merumuskan program lima tahun ke depan,” ujarnya.

Armida menambahkan, dengan program pengentasan kemiskinan yang sudah ada maka koefisien gini (gini ratio) atau ketimpangan distribusi pendapatan dipastikan berkurang. Saat ini koefisien gini masih berada pada tahap ketimpangan menengah di angka 0,41. Gejolak perekonomian global dan domestik menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan terjadi di Indonesia.

Pengamat Sosiologi Pedesaan yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Pengembangan Sumberdaya Insani, Alam, Lingkungan (SPASIAL) Muliadi Saleh mengatakan perlu perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Perlu pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan, ini penting karena salah satu penyebab kemiskinan adalah terputusnya akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik," kata Muliadi seperti dilansir kantor berita Antara, kemarin.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, akan memudahkan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang akan membantu masyarakat terlepas dari kemiskinan. "Akses lain yang dibutuhkan misalnya akses permodalan ke perbankan," tambahnya.

Menurut Muliadi, terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan, antara lain secara alamiah karena faktor lingkungan, maupun kemiskinan struktural. "Secara alamiah, faktor lingkungan terjadi pada daerah-daerah yang miskin sumber daya alam, seperti Kabupaten Jeneponto," ujarnya mencontohkan.

Sementara kemiskinan struktural terjadi karena desa belum menjadi pengambil keputusan utama dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, sering kali, apa yang menjadi kepentingan masyarakat desa justru tidak terakomodir.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menilai kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kota dan desa masih sangat timpang. Hal ini yang mendorong arus urbanisasi terus terjadi. Jika dibiarkan, ada kekhawatiran desa akan ditinggalkan oleh penduduknya.

Ia mengatakan, ketimpangan antara kota dan desa ini merupakan masalah serius yang dihadapi pemerintah saat ini. Dalam catatan Kementerian Desa, pada tahun 1980-an sekitar 78 persen jumlah penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Namun saat ini jumlah penduduk yang tinggal kota dan desa hampir berimbang.

Jumlah penduduk yang tinggal di desa saat ini hanya tinggal 50,2 persen. Sisanya 49,8 persen sudah tinggal di kota. "Jika tren urbanisasi ini dibiarkan, maka diperkirakan tahun 2025 nanti sekitar 65 persen penduduk Indonesia akan berada di kota," kata Marwan.

Menurutnya, kemiskinan jadi penyebab utama urbanisasi ini. Tahun lalu, persentase penduduk desa yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 13,8 persen. Sementara penduduk kota berjumlah lebih kecil yaitu 8,2 persen.

Tingkat kemiskinan di desa, menurut Marwan, jauh lebih dalam dan lebih parah dibandingkan di kota. Hal ini digambarkandengan Indeks Kedalaman Kemiskinan di kota mencapai 1,25, sementara di desa jauh lebih besar yaitu sebesar 2,24. "Semakin tinggi nilai indeks ini artinya semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan," kata Marwan.

Kemiskinan adalah masalah yang sangat penting untuk diatasi oleh Indonesia maupun Negara lain, tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur penilaian bagi sebuah Negara apakah Negara itu makmur dan sejahtera atau tidak, semakin tinggi tingkat kemiskinan maka Negara itu dapat dikatakan belum makmur begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat kemiskinan suatu Negara, maka semakin makmur dan sejahtera Negara tersebut. Setiap Negara mempunyai cara masing-masing dalam mengatasi masalah kemiskinan di dalam negaranya, begitupun dengan Negara Indonesia. Inilah beberapa kebijakan yang pemerintah ambil dalam mengatasi kemiskinan.

C. Tingkat Kemiskinan

             Tingkat kemiskinan pada tahun ini diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan target pemerintah yakni sebesar 10,5 persen. Salah satu penyebabnya adalah shock akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di pekan ketiga Juni 2013."Nanti September BPS akan merilis survei.  Berapa jumlahnya, saya kurang tahu persis. Mungkin ada tambahan satu sampai dua persen (jumlah penduduk miskin)," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta, Ahad (18/8). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2013 mencapai 28,07 juta atau 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami penurunan 0,52 juta dibandingkan dengan penduduk miskin per September 2012 sebesar 28,59 juta (11,66) persen. 

Beberapa faktor penyebab turunnya angka kemiskinan antara lain inflasi berdasarkan komponen umum secara kumulatif relatif rendah, upah harian nominal buruh tani dan bangunan yang meningkat serta stabilnya harga beras. Secara keseluruhan garis kemiskinan meningkat dari Rp 259.520 per kapita per bulan pada September 2012 menjadi Rp 271.626 per kapita per bulan pada Maret 2013. Selama periode September 2012-Maret 2013, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,18 juta orang (dari 10,51 juta pada September 2012 menjadi 10,33 juta pada Maret 2013). 

Sedangkan di daerah pedesaan berkurang 0,35 juta (dari 18,09 juta pada September 2012 menjadi 17,74 juta pada Maret 2013). Berturut-turut, pada 2009, BPS mencatat jumlah penduduk miskin 32,53 juta atau 14,15 persen, kemudian pada 2010 31,02 juta atau 13,33 persen, Maret 2011 30,02 juta atau 12,49 persen, September 2011 29,89 juta atau 12,36 persen dan Maret 2012 29,13 juta atau 11,96 persen. 

Dengan tingginya inflasi beberapa bulan belakangan, Arif memperkirakan tingkat kemiskinan akan berada di atas 12 persen. Terkait target pemerintah yakni 10,5 persen, Arif menilai itu adalah batas atas di mana batas bawahnya adalah 8,0 persen. 

"Tanpa kerja apa-apa juga trennya memang seperti itu penurunan kemiskinannya. Jadi, tak ada extra effort yang dilakukan. Artinya apa? seluruh stimulus dari proses kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah selama ini tak memberikan efek elastisitas yang tinggi terhadap penurunan kemiskinan dari setiap proses pertumbuhan yang ada," kata Arif. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengakui dengan tingkat kemiskinan per Maret 2013 yang mencapai 11,37 persen, target akhir tahun ini 10,5 persen memang berat untuk dicapai.Salah satu pemicunya adalah lonjakan harga sejumlah kebutuhan yang berujung pada tingkat inflasi tinggi.  "Tapi kita best effort," ujar Armida seraya menyebut terdapat sejumlah program seperti raskin, BLSM hingga BSM untuk membantu keluarga miskin.

D. Kebijakan Pemerintah

         Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas.

Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesnas. Namun kedua hal tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945.

E. Perekonomian Indonesia pada masa Pemerintahan SBY

Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini..

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%.

Sumber :

http://bisnis.liputan6.com/read/2256860/strategi-pemerintah-jokowi-kurangi-tingkat-kemiskinan [Diakses 12 Januari 2016]

Read More